Tentang Dinas

By Admin 07 Apr 2014, 13:10:57 WIB

Undang–undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat Nasional maupun Daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang tercatat 2.746,90 km2 dengan iklim termasuk tropis, yang terdiri dari 35 Kecamatan: 13 Kelurahan dan  326 Desa, sedangkan  Jumlah Penduduk (data tahun 20141.188.405  jiwa (laki-laki=  607.304 jiwa; perempuan = 581.101 jiwa), Wilayah Kecamatan tarpadat adalah Kecamatan Labuan, per- km2 rata-rata ditempati oleh 3.439  jiwa, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Sumur yaitu  89  jiwa. Pada Tahun 2014 setiap km2 Wilayah Kabupaten Pandeglang Rata-rata di tempati oleh 420 Jiwa, yang sebagian besar (80,93 %) bermata pencaharian sebagai petani; jumlah anggota rumah tangga rata-rata 5 jiwa, laju pertumbuhan penduduk 1,66 %.

Dalam Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui gerakan kemandirian pangan masyarakat, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri menghadapi tantangan dan permasalahan yang cukup berat, antara lain:

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang tercatat 2.746,90 km2 dengan iklim termasuk tropis, yang terdiri dari 35 Kecamatan: 13 Kelurahan dan  326 Desa, sedangkan  Jumlah Penduduk (data tahun 20141.188.405  jiwa (laki-laki=  607.304 jiwa; perempuan = 581.101 jiwa), Wilayah Kecamatan tarpadat adalah Kecamatan Labuan, per- km2 rata-rata ditempati oleh 3.439  jiwa, sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Sumur yaitu  89  jiwa. Pada Tahun 2014 setiap km2 Wilayah Kabupaten Pandeglang Rata-rata di tempati oleh 420 Jiwa, yang sebagian besar (80,93 %) bermata pencaharian sebagai petani; jumlah anggota rumah tangga rata-rata 5 jiwa, laju pertumbuhan penduduk 1,66 %.

Dalam Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui gerakan kemandirian pangan masyarakat, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri menghadapi tantangan dan permasalahan yang cukup berat, antara lain:

Konversi lahan pertanian yang terus berkelanjutan karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman terutama di daerah sentra bisnis dan perekonomian, perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan.

1.   Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan, agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

2.  Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan, agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

3.  Situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan daerah, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan daerah.

 

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada Provinsi, Kabupaten/Kota Desa, Keluarga hingga perorangan.

Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

 Pada tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka ada merger/gabungan 2 (dua) SKPD yaitu SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang (KKP) dengan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang (BP4K) menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang.

Pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan PERDA tersebut ada perubahan Nomenklatur SKPD yang awalnya SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pandeglang (BKPP) menjadi SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang (DKP).

 

Perubahan tersebut menyangkut perubahan kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, maka dengan adanya perubahan SOTK tersebut maka Rencana Strategis (Renstra) yang disusun tahun 2016-2021 harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD baru yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten pandeglang dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021.